SEJARAH PERSENJATAAN FPU : PISTOL GLOCK

Saya pernah membahas persenjataan FPU untuk perorangan yaitu Styer AUG A3.. sekarang saya membahas kembali persenjataan untuk anggota FPU khusus untuk perwira, yaitu pistol Glock.

Pistol Glock adalah pistol terbaik yang pernah dibuat di dunia dan juga paling banyak terjual… banyak agen – agen penegak hukum dan militer di dunia yang memakainya termasuk Indonesia… dan semuanya puas dengan pistol ini…. bentuknya yang stylish tidak mengurangi keakuratan, kecepatan dan kekuatan pistol ini… dan ada yang lebih istimewa dari pistol ini… karena komponen besi dalam pistol ini hanya 30 % selebihnya berbahan dasar polymer atau plastik keras… jadi ringan sekali, lebih ringan 86% dari besi…. dan satu … lagi pistol ini juga mempunyai keamanan yang baik sehingga jarang terjadi “salah ledak” kalau kita mengikuti prosedur standar….

pISTOL GLOCK

Glock merupakan nama dari jenis – jenis pistol yang di produksi pabrik Glock GmbH dari Deutsch Wagram, didirikan tahun 1963 oleh seorang insinyur bernama Gaston Glock.

SEJARAH

Pada bulan mei 1980, perusahaan ini mendapat undangan untuk bersaing mendapat kontrak dari pemerintah Austria untuk menyuplai Militer Austria dengan senjata pistol baru menggantikan pistol ex perang dunia ke II yaitu pistol Walther P38, beberapa sampel dari beberapa perusahaan diberikan dan setelah menjalani beberapa test kekuatan, perusahaan ini memenangkan tender dengan model glock 17 nya. Dan masuk sebagai pistol standar Militer Austria pada tahun 1982 dengan nama P80 (pistole 80). Beberapa saat kemudian dipakai juga oleh angkatan bersenjata Belanda, Norwegia dan Swedia. Glock 17 terus dikembangkan dengan beberapa modifikasi dan beberapa alternatik kaliber dan beberapa variasi dimensi dan berat namun tetap mengacu pada bentuk dasar. Pistol Glock mendapatkan sukses penjualan yang luar biasa, pada tahun 1992 tercatat kurang lebih 350 ribu pistol di 45 negara dan sekitar 200 ribu di Amerika Serikat sendiri. Di Indonesia berdasarkan data yang memakainya ialah Kopassus TNI AD, PasKhas TNI AU, Korps Brimob Polri dan Detasemen 88 Polri.

JENIS KALIBER GLOCK

TEST OLEH SAYA

Wow … memang pistol ini luar biasa…. sangat ringan, akurat, aman… saya mencoba zeroing pada jarak 10 M…. pada sebuah lesan target statis… ledakan tidak terlalu memekakkan telinga, tidak begitu terasa “hentakannya” dan hasilnya akurat sekali…. titik hitam dengan perkenaan 1 mm sampai 2 mm, memang sih… kata orang “not the gun” but “the man behind the gun”… tapi dengan pistol sesempurna ini sepertinya tidak ada kesulitan sama sekali bagi pemula yang baru belajar menembak pistol Glock….. termasuk saya……

(sumber : situs Glock dan Wikipedia)

Komentar : 34 Komentar »
Tag: FPU, glock, pistol, Polisi, polri, senjata
Kategori : Darfur, FPU, Polisi, police, polri

sajarah sex

Sejarah Sex / Seks - Wikipedia Indonesia
Sejarah Sex / Seks

Pada awal kehidupan di bumi, selama miyaran tahun segenap kehidupan bereproduksi secara aseksual dengan hanya membelah diri dan menghasilkan keturunan yang persis sama (kecuali mutan). Hal ini menyulitkan saat lingkungan berubah dan menciptakan mahluk pemangsa baru dari organisme aseksual ini, karena seluruh organisme sama, maka mereka memiliki kemungkinan dimangsa (terbunuh) yang sama. Bila saja organisme-organisme ini berbeda dan memiliki individu yang lebih tangkas, lebih kuat, atau lebih cekatan dalam menghindari pemangsanya, maka mereka akan mampu untuk melarikan diri dan berkembang biak.

Walaupun keberadaan seks pada awal kehidupan tidak jelas, namun pada awal terjadinya seks di muka bumi tidak ditujukan untuk reproduksi (satu sel membelah menjadi dua) melainkan sebaliknya. Seks primitif ada saat dua sel bergabung sejenak dan saling bertukar gen. Pada percobaannya oleh para peneliti, dua galur gonococcus (penyebab gonore) digabungkan di dalam satu cawan yang sama. Galur pertama kebal terhadap penisilin, sedangkan yang kedua tidak. Setelah beberapa lama semua gonococcus menjadi kebal terhadap penisilin. Bakteri-bakter ini saling berpasangan dan bakteri yang kebal, memodifikasi gen yang tidak kebal. Percobaan ini membuktikan bahwa seks menjadi salah satu strategi bertahan hidup yang paling sederhana dengan adanya kerjasama.

Pada perkembangannya kemudian seks menjadi reproduksi seksual, dimana seks digunakan secara rutin dalam proses reproduksi.

sejarah batam

Sejarah dan Profil kota Batam Aug 26, '08 9:05 PM
for everyone
Sejarah dan Profil kota Batam. Kota Batam adalah salah satu kotamadya di Provinsi Kepulauan Riau. Pusat kotanya terkenal dengan istilah Batam Center. Kota ini terdiri atas 12 kecamatan. Ketika dibangun pada tahun 1970-an awal kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk, namun kini telah berpenduduk 713.960 jiwa. Kota Batam merupakan sebuah pulau yang terletak sangat strategis di sebelah utara Indonesia dan terletak di jalur pelayaran internasional.

Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Dengan berpayungkan budaya melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka tunggal ika, Kota Batam kondusif dalam usahanya mendukung kegiatan ekonomi, sosial politik serta budaya dalam masyarakat.

Kota ini memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cenderung stabil. Dalam kurun waktu tahun 2001 hingga tahun 2005 memliki rata-rata 6 persen pertahun.

Kota Batam dengan segala kelebihan dan kekurangannya saat ini telah menjadi kota metropolis. Harapan masyarakat Batam pada khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya untuk menjadikan Batam sebagai lokomotif pembangunan Indonesia, telah menggerakkan kita untuk ikut serta dalam pembangunan, yang pada akhirnya Kota Batam dapat mewujudkan misinya menuju bandar dunia yang madani.

Sejarah

Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang melayu dengan sebutan orang selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini, digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu.


Pendidikan

Kota Batam memiliki banyak sekolah negeri dan swasta mulai dari tingkat SD hingga SMA. Karena tidak adanya universitas negeri, perguruan Tinggi swasta banyak bermunculan di kota ini seperti Universitas Internasional Batam (UIB), Universitas Batam (Uniba), STIE Ibnu Sina, STT Bentang Betara, STT Bentara Persada, Universitas Riau Kepulauan (Unrika) dll.


Geografis

Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km² atau sekitar 115% dari wilayah Singapura, sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.570.35 km².

Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 sampai 34 bderajat celsius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah, serta tumbuhan bakau pada garis pantai, yang semuanya merupakan karakteristik geografis kota.


Penduduk

Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Dengan berpayungkan budaya melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, Kota Batam menjadi kondusif dalam bergeraknya kegiatan ekonomi, sosial politik serta budaya dalam masyarakat. Hingga tahun 2006, Batam telah berpenduduk lebih dari 700.000 jiwa dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cenderung stabil. Dalam kurun waktu tahun 2001 hingga tahun 2005 memliki angka pertumbuhan penduduk rata-rata 6 persen pertahun.

Perkembangan Batam

Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, maka sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam sebagai penggerak pembangunan Batam

Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983, wilayah kecamatan Batam yang merupakan bagian dari kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendudukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam.

Di era Reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, maka Kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi yaitu Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam.

Dalam mewujudkan demokratisasi dan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan di kota Batam, pada bulan Januari 2006 yang lalu, diselenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota Batam. Melalui proses yang tertib dan aman, maka terpilih dan ditetapkannya Drs. H. Ahmad Dahlan dan Ir. Ria Saptarika sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2006-2011.

Sarana dan prasarana

Kota Batam dalam perkembangannya dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas dasar yaitu fasilitas air bersih yang dikelola pada waduk-waduk penampungan air dengan total kapasitas produksi 1.357 liter/detik dan ketersediaan pasokan energi listrik di Kota Batam dilakukan melalui pembangkit listrik tenaga diesel dan tenaga gas yang menghasilkan daya 450,687 KVA.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, fasilitas pendidikan telah tersedia mulai dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah hingga tingkat perguruan tinggi. Terdapatnya fasilitas kesehatan berupa rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit swasta serta puskesmas, maka pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terpenuhi.


Akses menuju Batam

Akses menuju Kota Batam sangat mudah. dengan adanya pelabuhan laut domestik dan internasional serta didukung oleh Bandar Udara Internasional Hang Nadim memberikan daya tarik dalam kunjungan yang datang maupun keluar dari Kota Batam. Transportasi dalam kota pun didukung dengan keberadaan taksi, minibus serta bus kota yang melayani masyarakat dalam beraktivitas. Sebagai kota metropolis, bus pilot project sedang diujikan guna mewujudkan sistem transportasi massal yang aman dan nyaman di masa yang akan datang.


Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Beragam sektor penggerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan jasa merupakan nadi perekonomian kota batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditi ekspor untuk negara lain. Keberadaan kegiatan perekonomian di Kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pembangunan Kota Batam bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Batam serta keikutsertaan Badan Otorita Batam dalam meneruskan pembangunan, memiliki komitmen dalam memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi Kota Batam, hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman ketiga instansi tersebut, yang kemudian diharapkan terciptanya pembangunan Kota Batam yang berkesinambungan.


Pariwisata

Jembatan Barelang yang menghubungkan pulau Batam dan pulau Rempang, serta pulau Galang
Jembatan Barelang yang menghubungkan pulau Batam dan pulau Rempang, serta pulau Galang

Salah satu contoh wisatawati di jembatan Barelang.






Kota Batam sebagai kota pariwisata, menyajikan aneka bentuk sarana wisata yaitu wisata laut dan pantai, wisata seni dan budaya, wisata belanja, wisata ekonomi dan konferensi, serta wisata kemanusiaan. Didukung oleh tersedianya fasilitas hotel dan resort dengan standar berkelas internasional serta aneka peristiwa yang disusun dalam Kalender Kegiatan Kepariwisataan Kota Batam sehingga diharapkan dapat menjamin kenyamanan dan kepuasan wisatawan domestik maupun mancanegara dalam berkunjung ke Kota Batam.

diambil dari sobatbatam.com
__________________

Era reformasi

Pemerintahan Habibie

Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

[sunting] Pemerintahan Wahid

Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno, Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara; Golkar (partai Soeharto - sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000.

Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.

[sunting] Pemerintahan Megawati

Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.

[sunting] Pemerintahan Yudhoyono

Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan dan Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra.

Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh.

Era Orde Baru

Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dia juga memperkaya dirinya, keluarganya, dan rekan-rekat dekat melalui korupsi yang merajalela.

[sunting] Irian Jaya

Setelah menolak supervisi dari PBB, pemerintah Indonesia melaksanakan "Act of Free Choice" (Aksi Pilihan Bebas) di Irian Jaya pada 1969 di mana 1.025 wakil kepala-kepala daerah Irian dipilih dan kemudian diberikan latihan dalam bahasa Indonesia. Mereka secara konsensus akhirnya memilih bergabung dengan Indonesia. Sebuah resolusi Sidang Umum PBB kemudian memastikan perpindahan kekuasaan kepada Indonesia. Penolakan terhadap pemerintahan Indonesia menimbulkan aktivitas-aktivitas gerilya berskala kecil pada tahun-tahun berikutnya setelah perpindahan kekuasaan tersebut. Dalam atmosfer yang lebih terbuka setelah 1998, pernyataan-pernyataan yang lebih eksplisit yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia telah muncul.

[sunting] Timor Timur

Dari 1596 hingga 1975, Timor Timur adalah sebuah jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenal sebagai Timor Portugis dan dipisahkan dari pesisir utara Australia oleh Laut Timor. Akibat kejadian politis di Portugal, pejabat Portugal secara mendadak mundur dari Timor Timur pada 1975. Dalam pemilu lokal pada tahun 1975, Fretilin, sebuah partai yang dipimpin sebagian oleh orang-orang yang membawa paham Marxisme, dan UDT, menjadi partai-partai terbesar, setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan dari Portugal.

Pada 7 Desember 1975, pasukan Indonesia masuk ke Timor Timur. Indonesia, yang mempunyai dukungan material dan diplomatik, dibantu peralatan persenjataan yang disediakan Amerika Serikat dan Australia, berharap dengan memiliki Timor Timur mereka akan memperoleh tambahan cadangan minyak dan gas alam, serta lokasi yang strategis.

Pada masa-masa awal, pihak militer Indonesia (ABRI) membunuh hampir 200.000 warga Timor Timur — melalui pembunuhan, pemaksaan kelaparan dan lain-lain. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi saat Timor Timur berada dalam wilayah Indonesia.

Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah pemungutan suara yang diadakan PBB. Sekitar 99% penduduk yang berhak memilih turut serta; 3/4-nya memilih untuk merdeka. Segera setelah hasilnya diumumkan, dikabarkan bahwa pihak militer Indonesia melanjutkan pengrusakan di Timor Timur, seperti merusak infrastruktur di daerah tersebut.

Pada Oktober 1999, MPR membatalkan dekrit 1976 yang mengintegrasikan Timor Timur ke wilayah Indonesia, dan Otorita Transisi PBB (UNTAET) mengambil alih tanggung jawab untuk memerintah Timor Timur sehingga kemerdekaan penuh dicapai pada Mei 2002 sebagai negara Timor Leste.

[sunting] Krisis ekonomi
Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya didampingi B.J. Habibie.

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Era kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.

[sunting] Perang kemerdekaan

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Indonesia: Era 1945-1949

Teks Proklamasi

Dari 1945 hingga 1949, persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial.

Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember 1949 (lihat artikel tentang 27 Desember 1949), setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.

Lihat pula The National Revolution, 1945-50 untuk keterangan lebih lanjut (dalam bahasa Inggris).

[sunting] Demokrasi parlementer

Tidak lama setelah itu, Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atau MPR. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun 1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai.

Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila sementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada hukum Islam.

[sunting] Demokrasi Terpimpin

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Indonesia: Era Demokrasi Terpimpin

Pemberontakan yang gagal di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan.

Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label "Demokrasi Terpimpin". Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun Blok Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok.

Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia dan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam negeri. Meski PKI merupakan partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan China, dukungan massanya tak pernah menunjukkan penurutan ideologis kepada partai komunis seperti di negara-negara lainnya.

[sunting] Konfrontasi Indonesia-Malaysia

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah "rencana neo-kolonial" untuk mempermudah rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukan Federasi Malaysia, hal ini dianggap akan memperluas pengaruh imperialisme negara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Inggris dan Australia untuk mempengaruhi perpolitikan regional Asia. Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu oleh Inggris).

[sunting] Nasib Irian Barat

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Konflik Papua Barat

Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat pulau Nugini (Papua), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada 1 Desember 1961.

Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, dan pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian pada 18 Desember sebelum kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia dengan Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, dan Indonesia mengambil alih kekuasaan terhadap Irian Jaya pada 1 Mei 1963.

[sunting] Gerakan 30 September

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Gerakan 30 September

Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezimnya dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk "Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.

Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966 mencapai setidaknya 500.000; yang paling parah terjadi di Jawa dan Bali.

Era kolonial

Kolonisasi Portugis

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Sejarah_Nusantara#Zaman_Portugis

[sunting] Kolonisasi VOC

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Indonesia: Era VOC

Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun, kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai Britania setelah Perang Jawa Britania-Belanda dan masa penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia II. Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda mengembangkan Hindia-Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah mitos belaka karena wilayah Aceh baru ditaklukkan kemudian setelah Belanda mendekati kebangkrutannya.
Logo VOC

Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta.

Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala.

VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.

[sunting] Kolonisasi pemerintah Belanda

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Indonesia: Era Belanda

Setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir abad ke-18 dan setelah kekuasaan Britania yang pendek di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816. Sebuah pemberontakan di Jawa berhasil ditumpas dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Setelah tahun 1830 sistem tanam paksa yang dikenal sebagai cultuurstelsel dalam bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dll. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang besar kepada para pelaksananya - baik yang Belanda maupun yang Indonesia. Sistem tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah 1870.

Pada 1901 pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut Kebijakan Beretika (bahasa Belanda: Ethische Politiek), yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi, dan sedikit perubahan politik. Di bawah gubernur-jendral J.B. van Heutsz pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat ini.

[sunting] Gerakan nasionalisme

Pada 1905 gerakan nasionalis yang pertama, Serikat Dagang Islam dibentuk dan kemudian diikuti pada tahun 1908 oleh gerakan nasionalis berikutnya, Budi Utomo. Belanda merespon hal tersebut setelah Perang Dunia I dengan langkah-langkah penindasan. Para pemimpin nasionalis berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari profesional muda dan pelajar, yang beberapa di antaranya telah dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena kegiatan politis, termasuk Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno.

[sunting] Perang Dunia II

Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942.

[sunting] Pendudukan Jepang

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Indonesia: Era Jepang

Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.

Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan; sementara itu Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda sebelum perang.

Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.

Sejarah awal Kerajaan Hindu-Buddha dan Kerajaan Islam

Sejarah awal

Lihat pula: Sejarah Nusantara.

Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di pulau Jawa dan Sumatra sekitar 200 SM. Bukti fisik awal yang menyebutkan tanggal adalah dari abad ke-5 mengenai dua kerajaan bercorak Hinduisme: Kerajaan Tarumanagara menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada tahun 425 agama Buddha telah mencapai wilayah tersebut.

Di saat Eropa memasuki masa Renaisans, Nusantara telah mempunyai warisan peradaban berusia ribuan tahun dengan dua kerajaan besar yaitu Sriwijaya di Sumatra dan Majapahit di Jawa, ditambah dengan puluhan kerajaan kecil yang sering kali menjadi vazal tetangganya yang lebih kuat atau saling terhubung dalam semacam ikatan perdagangan (seperti di Maluku).

[sunting] Kerajaan Hindu-Buddha

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Indonesia: Era kerajaan Hindu-Buddha

Prasasti Tugu peninggalan Raja Purnawarman dari Taruma

Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatra. Penjelajah Tiongkok I Ching mengunjungi ibukotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam wiracarita Ramayana.

[sunting] Kerajaan Islam

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kerajaan Islam di Indonesia

Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar abad ke-12, namun sebenarnya Islam sudah sudah masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani umayyah di Asia Barat sejak abad 7.[4]

Menurut sumber-sumber Cina menjelang akhir perempatan ketiga abad 7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab muslim di pesisir pantai Sumatera. Islam pun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada. Hal ini nampak pada Tahun 100 H (718 M) Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Srindravarman mengirim surat kepada Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz dari Khilafah Bani Umayah meminta dikirimkan da`i yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi: “Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu raja, yang isterinya juga cucu seribu raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya.” Dua tahun kemudian, yakni tahun 720 M, Raja Srindravarman, yang semula Hindu, masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sribuza Islam. Sayang, pada tahun 730 M Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Budha.[5]

Islam terus mengokoh menjadi institusi politik yang mengemban Islam. Misalnya, sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan Peureulak didirikan pada 1 Muharram 225H atau 12 November tahun 839M. Contoh lain adalah Kerajaan Ternate. Islam masuk ke kerajaan di kepulauan Maluku ini tahun 1440. Rajanya seorang Muslim bernama Bayang Ullah.

Kesultanan Islam kemudian semikin menyebarkan ajaran-ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran, menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatra. Hanya Bali yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan-kepulauan di timur, rohaniawan-rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17, dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua agama di kepulauan-kepulauan tersebut.

Penyebaran Islam dilakukan/didorong melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara; hal ini, karena para penyebar dakwah atau mubaligh merupakan utusan dari pemerintahan islam yg datang dari luar Indonesia, maka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka, para mubaligh ini bekerja melalui cara berdagang, para mubaligh inipun menyebarkan Islam kepada para pedagang dari penduduk asli, hingga para pedagang ini memeluk Islam dan meyebarkan pula ke penduduk lainnya, karena umumnya pedagang dan ahli kerajaan/kesultanan lah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut. Kesultanan/Kerajaan penting termasuk Samudra Pasai, Kesultanan Banten yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa, Kerajaan Mataram di Yogja / Jawa Tengah, dan Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku di timur.

pra sejarah

Prasejarah

Artikel utama: Indonesia: Era prasejarah.

Secara geologi, wilayah Indonesia modern (untuk kemudahan, selanjutnya disebut Nusantara) merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua utama: Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik (lihat artikel Geologi Indonesia). Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya Zaman Es, hanya 10.000 tahun yang lalu.

Pada masa Pleistosen, ketika masih terhubung dengan Asia Daratan, masuklah pemukim pertama. Bukti pertama yang menunjukkan penghuni pertama adalah fosil-fosil Homo erectus manusia Jawa dari masa 2 juta hingga 500.000 tahun lalu. Penemuan sisa-sisa "manusia Flores" (Homo floresiensis)[1] di Liang Bua, Flores, membuka kemungkinan masih bertahannya H. erectus hingga masa Zaman Es terakhir.[2]

Homo sapiens pertama diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu melewati jalur pantai Asia dari Asia Barat, dan pada sekitar 50.000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia.[3] Mereka, yang berciri rasial berkulit gelap dan berambut ikal rapat (Negroid), menjadi nenek moyang penduduk asli Melanesia (termasuk Papua) sekarang dan membawa kultur kapak lonjong (Paleolitikum). Gelombang pendatang berbahasa Austronesia dengan kultur Neolitikum datang secara bergelombang sejak 3000 SM dari Cina Selatan melalui Formosa dan Filipina membawa kultur beliung persegi (kebudayaan Dongson). Proses migrasi ini merupakan bagian dari pendudukan Pasifik. Kedatangan gelombang penduduk berciri Mongoloid ini cenderung ke arah barat, mendesak penduduk awal ke arah timur atau berkawin campur dengan penduduk setempat dan menjadi ciri fisik penduduk Maluku serta Nusa Tenggara. Pendatang ini membawa serta teknik-teknik pertanian, termasuk bercocok tanam padi di sawah (bukti paling lambat sejak abad ke-8 SM), beternak kerbau, pengolahan perunggu dan besi, teknik tenun ikat, praktek-praktek megalitikum, serta pemujaan roh-roh (animisme) serta benda-benda keramat (dinamisme). Pada abad pertama SM sudah terbentuk pemukiman-pemukiman serta kerajaan-kerajaan kecil, dan sangat mungkin sudah masuk pengaruh kepercayaan dari India akibat hubungan perniagaan

SEJARAH UUD'45

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. [1]

UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.Naskah Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.Sejarah Awal

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945, adalah Badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 Ir.Sukarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila. Kemudian BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang terdiri dari 8 orang untuk menyempurnakan rumusan Dasar Negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.Periode berlakunya UUD 1945 18 agustus 1945- 27 desember 1949

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 desember 1949 - 17 agustus 1950

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.

[sunting] Periode UUDS ' 50 17 agustus 1950 - 5 juli 1959

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.

[sunting] Periode kembalinya ke UUD 1945 5 juli 1959-1966

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.


Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya:

* Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
* MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
* Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia

[sunting] Periode UUD 1945 masa orde baru 11 maret 1966- 21 mei 1998

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada fihak swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita.

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara melalui sejumlah peraturan:

* Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
* Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

[sunting] Periode 21 mei 1998- 19 oktober 1999

Pada masa ini dikenal masa transisi.

[sunting] Periode UUD 1945 Amandemen

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

* Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945
* Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
* Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
* Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945

Kenapa ALLAH SWT Merahasiakan Mati?

Suatu hari seperti dinukil oleh Syekh Abdurahman Al-Sinjari, dalam Al-Buka min Khasyatillah, Nabi Ya’qub berdialog dengan Malaikat pencabut nyawa.“Aku ingin sesuatu yang harus engkau penuhi sebagai tanda persudaraan kita,” pinta Nabi Ya’kub.
“Apakah itu.” tanya malaikat maut.
“Jika ajalku telah dekat, beritahulah aku.”
Malaikat itu menjawab, “Baik, aku akan memenuhinya. Aku akan mengirimkan tidak hanya satu utusan, tapi dua atau tiga utusan.” Setelah itu keduanya berpisah. Hingga setelah lama malaikat itu datang kembali.
“Wahai sahabatku, apakah engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?” tanya Nabi Ya’qub.

“Aku datang untuk mencabut nyawamu.” jawab malaikat.
“Lalu mana ketiga utusanmu?” tanya Nabi Ya’qub lagi.
“Sudah kukirim. Putihnya rambutmu setelah hitamnya, lemahnya tubuhmu setelah kekarnya, dan membungkuknya badanmu setelah tegapnya. Wahai Ya’qub itulah utusanku untuk setiap anak Adam.”


Tetapi, kematian itu tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang sudah lanjut usia (tua) saja, tapi semua orang baik itu bayi yang baru lahir atau belum lahir, anak-anak, remaja, dewasa samapai orang tua yang sudah jompo sekali. Pokoknya, setiap yang berjiwa baik itu manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya akan merasakan mati, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT yang artinya,
“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati…” (QS. Ali Imaran (3): 185)

Malahan di lain ayat-Nya Allah SWT menerangkan bahwa kematian itu terjadi atas izin Allah SWT sebagai sebuah ketetapan yang telah ditentukan waktunya, sebagaimana firman-Nya,
“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya…” (QS. Ali Imran (3): 145)

Maka, oleh karena itu, dimanapun kita, sedang apa pun kita, kalau Allah SWT sudah menetapkan ketentuan-Nya, bahwa saat ini, menit ini, jam ini, dan hari ini kita di takdirkan mati, maka matilah kita. Allah SWT berfirman,
“Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh…” (QS. An-Nisa (4): 78)

Kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dan akan menimapa kepada setiap yang berjiwa. Yang jadi masalah adalah tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan menimpa. Malahan Rasulullah SAW sendiri pun tidak diberitahu oleh Allah SWT. Sehingga timbul pertanyaan didiri kita masing-masing, kenapa Allah SWT merahasiakan masalah kematian ini?

Ada beberapa alasan yang bisa kita ambil dari dirahasiakannya kematian itu:

1. AGAR KITA TIDAK CINTA DUNIA
DR. Aidh Al-Qarni dalam sebuah bukunya Cambuk Hati berkata bahwa, “Dunia adalah jembatan akhirat. Oleh karena itu, seberangilah ia dan janganlah Anda menjadikannya sebagai tujuan. Tidaklah berakal orang yang membangun gedung-gedung di atas jembatan”.

Al-Ghazali dalam bukunya Mutiara Ihya Ulumuddin menukil beberapa hadits mengenai masalah dunia diantaranya adalah:
Rasulullah SAW bersabda, “Dunia itu penjara bagi orang Mukmin dan surga bagi orang kafir”.
Dan sabdanya pula, “Dunia itu terkutuk. Terkutuklah apa yang ada di dalamnya kecuali yang ditujukan kepada Allah.”
Abu Musa Al-Asy’ari berkata bahwa Raulullah SAW bersabda, “Barangsiapa mencintai dunianya, niscaya ia akan membahayakan akhiratnya. Dan barangsiapa mencintai akhiratnya, niscaya ia akan membahayakan dunianya. Maka utamakanlah apa yang kekal daripada apa yang binasa.”
Intinya adalah agar kita tidak cinta pada sesuatu yang pasti tiada. Jangan sampai ada makhluk, benda, harta, jabatan yang menjadi penghalang kita dari Allah SWT.

2. AGAR KITA TIDAK MENUNDA AMAL
Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun, semua dirahasiakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kita jangan sampai menunda-nunda ibadah, dan semua amal perbuatan baik yang akan kita lakukan, tobat yang kita lakukan, maaf yang kita ucapkan.
Syekh Ahmad Atailah dalam bukunya Mutu Manikan dari Kitab Al-Hikam mengatakan bahwa,
“Penundaanmu untuk beramal karena menanti waktu senggang, adalah timbul dari hati yang bodoh.”

Dan Syekh Ahmad Atailah juga memberikan tipsnya untuk mengatur waktu dalam kehidupan duniawi yang mana perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1–Utamakan kehidupan akhirat, dan jadikan hidup didunia sebagai jembatan menuju akhirat, dan jangan menunda waktu beramal.

2–Berpaculah dengan waktu, karena apabila salah menggunakan waktu, maka waktu itu akan memenggal kita. Artinya terputus seseorang dengan waktu terputus pula amal selanjutnya.

3–Mengejar dunia tidak akan ada habisnya, lepas satu datang pula lainnya. Amal yang tertunda karena habisnya waktu, akan melemahkan semangat untuk menjalankan ibadah. Akibatnya hilang pula wujud kita sebagai hamba Allah yang wajib beribadah.

4–Pergiatlah waktu beramal sebelum tibanya waktu ajal.

5–Perketat waktu ibadah sebelum datang waktu berserah.

6–Jangan menunda amal bakti sebelum datang waktu mati.

7–Aturlah waktu untuk beramal agar kelak tidak menyesal.

3. AGAR MENCEGAH MAKSIAT
Ibnu Bathal berkata: “Jihadnya seseorang atas dirinya adalah jihad yang lebih sempurna”.
Allah SWT berfirman, “Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhan-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya” (QS. An-Nazi’at (79): 40).

Jihad seseorang atas dirinya sendiri dapat berupa mencegah diri dari maksiat, mencegah diri dari apa yang syubhat dan mencegah diri dari memperbanyak syahwat (kesenangan) yang diperbolehkan karena ingin menikmatinya kelak diakhirat.
Meninggalkan maksiat adalah perjuangan, sedang keengganan meninggalkannya adalah pengingkaran. Maka, untuk menghindari maksiat, tidak lain dengan menemukan jalan keluarnya, dan satu-satunya jalan keluar adalah ketaatan dan menempatkan diri pada pergaulan yang dapat terhindar dari panggilan dan godaan hawa nafsu itu sendiri.

4. AGAR MENJADI ORANG YANG CERDAS
Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang cerdas adalah yang merendahkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sementara orang bodoh adalah orang yang mengikuti diri pada hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan angan-angan kosong.”

Oleh karena itu, jadilah menjdi orang yang cerdas. Karena hanya orang yang cerdaslah yang tahu bagaimana mempersiapkan mati. Mereka tahu bagaimana merubah yang fana ini menjadi sesuatu yang kekal.
Misalnya, bagaimana caranya gaji yang fana ini bisa berubah menjadi kekal? Maka caranya adalah dengan mengeluarkan sebagian atau semuanya kalau memungkinkan dari gaji itu untuk tabungan akhiratnya. Dan ini merupakan investasi kita untuk masa depan kita juga.

Sahabat-sahabat sekalian, kematian adalah sesuatu hal yang misterius yang hanya Allah saja yang tahu. Tinggal bagaimana diri kita dalam mempersiapkan diri ini untuk menghadapi kematian yang akan mendatangi kita.

”Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam”. (QS. Ali Imran (3): 102)

micel jacson

Desember 20, 2008

michaelMasih ingat dengan king of pop Michael Jackson? Bagi remaja kelahiran tahun 90-94 saya yakin anda sangat mengenalnya. Mungkin memang di masa jayanya kita masih kecil saat itu. Justru karena kita masih kecil itulah, memori kita sangat tertanam saat itu. Bagaimana Michael menyihir semua orang saat itu.

Nah, jika kita masih tahu tentang dia, berita yang satu ini tidak boleh dilewatkan. Sebuah berita yang cukup menghebohkan dunia saat ini. That king, Michael Jackson, telah masuk islam! Dia masuk islam tepatnya pada tanggal 17 Desember 2003 hari Rabu malam.

Kemungkinan terbesar alasan dia masuk islam adalah karena dia ingin mengikuti jejak kakaknya, Jermaine Jackson yang telah memeluk islam sejak tahun 1989 itu. Jermaine juga sempat mengatakan bahwa Michael sudah tertarik masuk Islam sejak dulu. “Aku pikir ia paling mungkin akan memeluk Islam. Ketika aku kembali dari Mekah, aku mendapat dia banyak membaca buku dan bertanya tentang agamaku dan aku mengatakan begitu menenangkan dan penuh keindahan.”, kata Jermaine. Jermaine menambahkan, “Ia membaca segalanya dan ia begitu bangga terhadapku yang telah menemukan sesuatu yang memberi rasa damai dan kekuatan.”

Sebelum ini, kepada beberapa media massa Amerika, Jermaine Jackson, mengatakan, dirinya mengharapkan Michael Jackson, masuk Islam. Ia percaya, selama ini sang adik telah banyak menyendiri dan memikirkan dengan serius mengenai hal tersebut.

“Michael, saya rasa, ingin menjadi seorang Muslim, karena saya pikir Muslim memberikan perlindungan besar baginya dari segala sesuatu yang dia perangi, yakni sesuatu yang salah,” kata mantan anggota Jackson Five yang sekarang tinggal di Bahrain itu.

“Ada kekuatan dan perlindungan di sana (pada Islam),” kata Jackson kepada BBC Jaringan Asia belum lama ini.

Sebagaimana diketahui, Michael Jackson terus mengalami masalah dalam kehidupannya. Sebelumnya, ia telah dituduhan melakukan penganiayaan terhadap anak-anak yang kemudian dibebaskan pada Juni 2005. (www. hidayatullah.com)

Dan Michael pun kemudian mengganti namanya menjadi Mikaeel (salah satu nama malaikat dalam agama islam, red). Tidak hanya itu, Mikaeel juga mengikuti sebuah lembaga bernama Nation Of Islam (NOI) yang diketuai oleh pendakwah Muslim kulit hitam terkenal Louis Farrakhan. Sayang, hingga kini belum ada keterangan lengkap dari Jacko ataupun dari NOI.

Sementara itu FOX menyebutkan bahwa sebelum Jacko masuk islam, Jermaine telah memasukan salah seorang staff Farrakhan, Leornard F. Muhammad sebagai pegawai Jacko. Muhammad bertindak sebagai “bodyguard” Jacko.

Kemungkinan besar, lanjut sumber yang tidak mau disebutkan namanya, itu salah satu alasan kuat mengapa Jacko memeluk Islam. Demikian yang ditulis dalam www. dudung.net.